PALEMBANG – Anggota Komisi IV Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Jauhari, A.Ma., mendorong penguatan koordinasi lintas instansi guna mencari solusi atas permohonan izin pembangunan jalan kabupaten yang terdampak kawasan hutan produksi.
Hal tersebut disampaikan Jauhari dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama mitra kerja, sebagai bagian dari upaya mengawal pembangunan infrastruktur daerah agar dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jauhari menyampaikan bahwa persoalan perizinan pembangunan jalan yang bersinggungan dengan kawasan hutan produksi perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam mengawal persoalan tersebut, Jauhari mengungkapkan bahwa komunikasi telah dibangun dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh arahan mengenai mekanisme penyelesaian perizinan yang dapat ditempuh.
Berdasarkan hasil komunikasi dan konsultasi yang telah dilakukan, salah satu langkah yang perlu didorong adalah keterlibatan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Selatan sebagai fasilitator koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Dinas Kehutanan Provinsi, serta kementerian terkait.
“Persoalan ini perlu kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Pemerintah kabupaten/kota yang menghadapi kendala serupa perlu difasilitasi agar dapat menyampaikan usulan melalui PUPR Provinsi Sumatera Selatan, sehingga ada koordinasi yang jelas dengan instansi yang berwenang,” ujar Jauhari.
Ia juga mendorong agar pemerintah provinsi dapat menginisiasi rapat koordinasi yang melibatkan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah kabupaten/kota terkait, serta kementerian yang membidangi urusan tersebut.
Menurutnya, koordinasi terpadu akan membantu mengidentifikasi persoalan di masing-masing daerah sekaligus memperjelas tahapan dan persyaratan perizinan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, penyelesaian tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui langkah yang terarah dan terkoordinasi.
Jauhari menambahkan, berdasarkan komunikasi yang telah dilakukan, terdapat kesiapan dari pihak kementerian terkait untuk hadir langsung ke Sumatera Selatan guna membahas persoalan tersebut bersama pemerintah daerah.
“Kita berharap rapat koordinasi ini dapat segera difasilitasi. Dengan duduk bersama, kita bisa mencari jalan keluar yang sesuai aturan, sekaligus memperjuangkan agar kebutuhan pembangunan jalan di daerah tidak terhambat oleh ketidakjelasan mekanisme perizinan,” tegasnya.
Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong koordinasi dan sinergi antarlembaga sebagai bagian dari upaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan kawasan hutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.