JAKARTA, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, Naproni, S.T., M.Kom., yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi DPRD OKU dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional PKS selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Oktober 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” tersebut berlangsung di Pullman Jakarta Central Park. Bimtek ini menjadi momentum penting bagi para kader PKS yang mengemban amanah di lembaga legislatif untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, memperkuat pemahaman terhadap kebijakan publik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagi Naproni, keikutsertaan dalam kegiatan nasional tersebut bukan sekadar memenuhi agenda partai, melainkan juga menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan, bertukar pengalaman, serta mempelajari berbagai pendekatan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Sebagai anggota DPRD sekaligus Ketua Komisi DPRD OKU, pemahaman mengenai kepemimpinan, penyusunan kebijakan, pengawasan pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bekal penting untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah.
Membaca Lanskap Politik dan Memperkuat Kepemimpinan
Berdasarkan keterangan Naproni, rangkaian kegiatan Bimtek Nasional PKS diawali pada Senin, 19 Oktober 2026. Agenda hari pertama meliputi registrasi peserta dan pembagian perlengkapan kegiatan pada pukul 09.00–15.00 WIB, dilanjutkan dengan pembukaan business expo di area foyer pada pukul 15.00–21.00 WIB.
Salah satu agenda penting dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah sesi “Membaca Lanskap Politik Indonesia”, yang menghadirkan sejumlah pemateri dari jajaran pengurus pusat PKS dan tokoh yang memiliki kompetensi di bidang politik serta kebijakan publik.
Sesi tersebut diawali dengan pengantar oleh H. Muhammad Kholid, S.E., M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PKS. Materi juga menghadirkan Dr. Mardani Ali Sera selaku Ketua BP3 DPP PKS, Zainuddin Paru, S.H., M.H., selaku Ketua Badan Legislasi Partai DPP PKS, serta Dr. Eko Yuliarti Siroj, S.Sos.I., M.S., selaku Ketua BIPEKA. Diskusi dipandu oleh Tomy Agus May Muftiyanto, Wasekjen PME DPP PKS.
Pembahasan mengenai lanskap politik Indonesia menjadi bagian penting dalam memperkaya perspektif para peserta, khususnya dalam memahami dinamika politik nasional, tantangan demokrasi, serta peran lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui pembekalan tersebut, para peserta diharapkan mampu menjalankan fungsi representasi politik secara lebih bijaksana, memahami perubahan sosial-politik, dan menjaga agar setiap keputusan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Tata Kelola Keuangan Daerah hingga Inovasi Pendidikan dan Kesehatan
Naproni menjelaskan, rangkaian Bimtek Nasional PKS juga membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pada sesi berikutnya, peserta mendapatkan materi mengenai tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
Materi tersebut dinilai relevan dengan tugas anggota DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, anggaran daerah harus dikelola secara bertanggung jawab, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu bekal penting bagi anggota legislatif dalam mengawal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Bagi Kabupaten OKU, pemahaman tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mengawal kebijakan anggaran yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Selain tata kelola keuangan, pada hari kedua, Selasa, 20 Oktober 2026, peserta juga mengikuti sesi mengenai inovasi dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Kedua sektor tersebut merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan merata serta pendidikan yang bermutu merupakan fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia di daerah.
Melalui materi tersebut, Naproni diharapkan dapat memperoleh perspektif dan gagasan baru yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD OKU.
Tentunya, penerapan setiap gagasan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kondisi daerah, kemampuan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Membahas Generasi Z dan Aktivisme Digital
Tidak hanya membicarakan tata kelola pemerintahan, Bimtek Nasional PKS juga memberikan perhatian terhadap perkembangan generasi muda melalui sesi “Kebangkitan Gen Z dan Digital Activism”.
Tema tersebut menyoroti pentingnya memahami perubahan pola komunikasi masyarakat, khususnya generasi muda, yang semakin dekat dengan teknologi digital dan media sosial.
Di era keterbukaan informasi, aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai saluran digital. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para wakil rakyat untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka, responsif, dan mudah dijangkau masyarakat.
Bagi anggota DPRD, pemahaman terhadap perkembangan aktivisme digital dapat menjadi bekal dalam menyerap aspirasi generasi muda, memahami persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, serta mendorong keterlibatan publik dalam pembangunan daerah.
Naproni diharapkan dapat memanfaatkan wawasan tersebut untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat OKU, termasuk kalangan pemuda, sehingga aspirasi yang berkembang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan daerah.
Jati Diri Kepemimpinan yang Bersih dan Profesional
Agenda lainnya yang turut menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah sesi ke-11 mengenai “Jati Diri Kepemimpinan PKS yang Bersih, Profesional, Negarawan”.
Materi ini disampaikan oleh Dr. Mulyanto selaku Ketua MPP PKS dengan moderator Baran Wirawan, Sekretaris MPP PKS.
Pembahasan mengenai jati diri kepemimpinan menjadi pengingat bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, integritas menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga kepercayaan publik. Begitu pula profesionalisme diperlukan agar setiap keputusan dan sikap politik didasarkan pada pertimbangan yang matang, aturan yang berlaku, serta kebutuhan masyarakat.
Bagi Naproni, nilai-nilai kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di Kabupaten OKU, terutama ketika mengawal kebijakan, menyerap aspirasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui mekanisme kelembagaan DPRD.
Penggalangan Dana Peduli Karhutla di Kalimantan
Selain sesi pembekalan politik, pemerintahan, dan kepemimpinan, kegiatan Bimtek Nasional PKS juga diisi dengan agenda kepedulian sosial.
Naproni menyampaikan bahwa kegiatan tersebut turut menghadirkan musisi Ebiet G. Ade dalam rangka penggalangan dana kepedulian terhadap korban atau masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Kehadiran agenda sosial tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan organisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan solidaritas dan kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan serta lingkungan.
Karhutla merupakan persoalan serius yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan hidup, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, dukungan terhadap masyarakat terdampak menjadi bagian penting dari semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
Naproni Berharap Ilmu Bimtek Bermanfaat bagi Kabupaten OKU
Memasuki hari terakhir kegiatan, Rabu, 21 Oktober 2026, Naproni berharap berbagai materi yang diperoleh selama tiga hari pelaksanaan Bimtek Nasional PKS dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten OKU.
Ia menilai, berbagai pembahasan dalam kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan tantangan pembangunan daerah, mulai dari tata kelola keuangan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, perkembangan teknologi digital, hingga pembentukan karakter kepemimpinan yang bersih dan profesional.
Menurutnya, wawasan yang diperoleh dari kegiatan nasional tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Namun, manfaat kegiatan tidak hanya diukur dari banyaknya materi yang diterima selama pelatihan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan tersebut diterjemahkan menjadi gagasan, rekomendasi, serta langkah nyata yang sesuai dengan kewenangan DPRD dan kebutuhan masyarakat OKU.
Penerapan hasil pembelajaran dapat dilakukan melalui pembahasan kebijakan bersama pemerintah daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, penyampaian aspirasi masyarakat, serta dorongan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, keikutsertaan dalam Bimtek Nasional PKS diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
Naproni berharap, ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Bimtek Nasional PKS dapat menjadi bekal untuk memperkuat pelaksanaan tugas kedewanan serta mendukung pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang lebih maju, transparan, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang melayani harus tercermin dalam tindakan nyata, sedangkan kebijakan publik yang inovatif harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara luas.
sumber : Liputan4.com