JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Selatan, Ir. H. Baharuddin, M.M., bersama jajaran pimpinan wilayah dan anggota legislatif PKS Sumsel menghadiri Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi nasional sekaligus penguatan kapasitas kader dan pejabat publik PKS dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat.
Dalam agenda yang dihadiri sekitar 1.500 anggota legislatif dan kepala daerah dari seluruh Indonesia tersebut, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyampaikan pidato kebangsaan yang menyoroti sejumlah persoalan strategis nasional, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketahanan energi, hingga tantangan sosial-budaya yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
Ketua DPW PKS Sumsel, Ir. H. Baharuddin, M.M., yang akrab disapa Kak Bahar, mengikuti dan menyimak arahan Presiden PKS bersama jajaran pengurus wilayah serta anggota legislatif PKS Sumsel. Arahan tersebut menjadi perhatian penting bagi jajaran PKS di daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan instruksi partai ke dalam kerja nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan.
Respons Karhutla, PKS Instruksikan Solidaritas untuk Masyarakat Terdampak
Salah satu isu utama yang disoroti dalam pidato kebangsaan tersebut adalah bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kualitas udara serta kesehatan masyarakat.
Almuzzammil Yusuf menegaskan penolakan PKS terhadap praktik pembakaran lahan, baik yang dilakukan korporasi maupun individu. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan serta perlunya langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terdampak kabut asap.
Sebagai bentuk solidaritas, Presiden PKS menginstruksikan pemotongan gaji pejabat publik dan anggota legislatif PKS untuk membantu korban karhutla. Ia juga meminta kantor-kantor PKS di daerah difungsikan sebagai posko bantuan kemanusiaan atau Rumah Rakyat bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan akibat dampak asap.
Bagi jajaran PKS Sumsel, arahan ini menjadi pengingat bahwa keberadaan partai dan para wakil rakyat harus dapat dirasakan masyarakat, terutama ketika menghadapi situasi darurat dan bencana lingkungan.
Soroti Kelangkaan BBM, Dorong Perbaikan Distribusi Energi
Persoalan lain yang mendapat perhatian dalam Bimteknas PKS 2026 adalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Presiden PKS menilai kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menghambat produktivitas, dan menekan pendapatan kelompok masyarakat kecil yang bergantung pada kelancaran distribusi BBM.
Dalam arahannya, Almuzzammil meminta komisi terkait di DPR RI dari Fraksi PKS untuk memantau dan mengevaluasi persoalan tersebut serta mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola dan distribusi BBM agar lebih tepat sasaran.
Isu ketahanan energi ini menjadi perhatian tersendiri bagi jajaran PKS Sumsel. Sebagai bagian dari wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang beragam, ketersediaan energi dengan distribusi yang lancar merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
Melalui konsolidasi nasional ini, para anggota legislatif PKS diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah melalui jalur kelembagaan yang tersedia.
Ketahanan Keluarga Jadi Perhatian dalam Agenda Sosial-Budaya
Dalam pidato yang sama, Almuzzammil juga menyoroti isu sosial-budaya, khususnya pandangan PKS mengenai perlindungan keluarga dan pembinaan generasi muda.
Presiden PKS menyampaikan bahwa partainya telah menerima draf dan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Penanggulangan LGBTQ dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia meminta Fraksi PKS di DPR RI untuk mengkaji dan memperjuangkan regulasi tersebut serta mendorong para pejabat publik PKS di daerah mengawal kebijakan yang dinilai relevan melalui mekanisme peraturan daerah.
Dalam arahannya, Almuzzammil turut menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada penguatan institusi keluarga dan pendampingan korban secara humanis.
Pandangan tersebut merupakan bagian dari sikap dan agenda kebijakan yang disampaikan PKS dalam forum internal nasional. Pembahasan mengenai regulasi terkait LGBTQ selanjutnya memerlukan proses legislasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, kajian yang cermat, serta perhatian terhadap hak-hak warga negara.
Bagi DPW PKS Sumsel, isu ketahanan keluarga dan pembinaan generasi muda merupakan bagian dari pembahasan kebijakan sosial yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, peran keluarga, dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Kak Bahar: Arahan Nasional Menjadi Acuan Kerja di Daerah
Kehadiran Ketua DPW PKS Sumsel bersama jajaran pimpinan wilayah dan anggota legislatif dalam Bimteknas PKS 2026 menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah organisasi di daerah dengan arahan nasional partai.
Tiga isu yang disampaikan dalam pidato Presiden PKS—penanganan karhutla, persoalan distribusi BBM, dan ketahanan keluarga—memiliki dimensi yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, diperlukan koordinasi antara struktur partai, anggota legislatif, serta pemangku kepentingan terkait agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah yang konkret dan terukur.
Bagi PKS Sumsel, forum Bimteknas bukan sekadar agenda pertemuan nasional, melainkan juga ruang untuk memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan partai, meningkatkan kapasitas para wakil rakyat, serta mempertegas tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, DPW PKS Sumsel berkomitmen untuk mencermati arahan yang disampaikan dan menyesuaikan tindak lanjutnya dengan kewenangan, kebutuhan, serta kondisi masyarakat di Sumatera Selatan.
Dengan demikian, hasil konsolidasi nasional diharapkan dapat menjadi landasan bagi penguatan kerja organisasi dan pelaksanaan fungsi representasi, pengawasan, serta pelayanan publik oleh jajaran PKS Sumsel.