MUARA ENIM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Muara Enim mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Usulan tersebut disampaikan secara resmi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim melalui surat Fraksi PKS Nomor 002/F-PKS/DPRD-ME/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Usulan ini disampaikan dalam rangka Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Adapun dua Raperda yang diusulkan meliputi Raperda tentang Ketahanan dan Perlindungan Keluarga serta Raperda tentang Jaminan Sosial Pekerja, khususnya bagi tenaga kerja informal dan pekerja rentan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Muara Enim, Jon Dries, S.T., M.M., menyampaikan bahwa kedua usulan tersebut merupakan bentuk ikhtiar Fraksi PKS untuk menghadirkan kebijakan daerah yang memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.
“Mohon doa, Fraksi PKS Muara Enim sedang menginisiasi dua Raperda ke Bapemperda DPRD Muara Enim, yaitu Raperda Ketahanan dan Perlindungan Keluarga serta Raperda tentang Jaminan Sosial, terutama untuk pekerja nonformal dan pekerja rentan,” ungkap Jon Dries.
Menurutnya, ketahanan keluarga merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kuat dan sejahtera. Keluarga membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan, penguatan fungsi keluarga, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat.
Sementara itu, usulan Raperda tentang Jaminan Sosial Pekerja diarahkan untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok pekerja yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial, terutama pekerja sektor informal dan pekerja rentan.
Kedua isu tersebut dinilai penting mengingat dinamika sosial dan ekonomi masyarakat terus berkembang. Kehadiran regulasi daerah diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperluas perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim.
Pimpinan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Muara Enim, Jon Dries selaku Ketua dan Hj. Titit Susanti, S.Pd., M.M. selaku Sekretaris, berharap usulan tersebut dapat memperoleh perhatian dan dukungan dalam proses pembahasan di DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
DPW PKS Sumatera Selatan mengapresiasi langkah Fraksi PKS DPRD Kabupaten Muara Enim yang terus mendorong lahirnya kebijakan daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen PKS untuk menghadirkan politik pelayanan melalui kerja-kerja legislasi yang berpihak kepada keluarga, pekerja, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Melalui inisiatif legislasi tersebut, PKS berharap DPRD dapat terus menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah secara produktif, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim.
Humas DPW PKS Sumatera Selatan