PALEMBANG – Komitmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghadirkan pelayanan nyata bagi masyarakat terus diperkuat. Kali ini, DPW PKS Sumatera Selatan menghadirkan Rumah Advokasi Hukum PKS sebagai wadah konsultasi, pendampingan, edukasi, dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan serta keadilan.
Launching Rumah Advokasi Hukum PKS DPW Sumatera Selatan menjadi momentum penting dalam memperluas peran partai, tidak hanya dalam aktivitas politik, tetapi juga dalam memberikan pelayanan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat.
Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Partai, Nurul Amalia, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Rumah Advokasi Hukum bukan sekadar peresmian lembaga atau program kerja, melainkan penegasan komitmen PKS untuk hadir memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, hukum seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan, akses, maupun kemampuan ekonomi yang memadai untuk memperoleh perlindungan hukum.
“PKS ingin memastikan bahwa masyarakat tidak berjalan sendirian ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Rumah Advokasi Hukum PKS hadir untuk menjadi rumah tempat masyarakat memperoleh konsultasi, pendampingan, edukasi, dan bantuan hukum, khususnya bagi mereka yang membutuhkan,” ungkap Nurul Amalia.
Ia menjelaskan bahwa advokasi hukum tidak hanya berfokus pada penanganan perkara ketika persoalan sudah terjadi. Lebih dari itu, advokasi juga harus menjalankan fungsi pencegahan, pendidikan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat.
Ada lima fungsi utama yang diharapkan dapat dijalankan Rumah Advokasi Hukum PKS. Pertama, memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, kader, maupun anggota legislatif PKS yang menghadapi persoalan hukum. Kedua, memberikan pendampingan hukum, baik di luar maupun di dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya. Keempat, membangun jaringan advokasi yang melibatkan DPP, DPW, DPD, advokat, paralegal, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat. Kelima, turut mengawal tegaknya keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum.
Rumah Advokasi Harus Hadir hingga ke Daerah
Nurul Amalia juga menyoroti karakteristik Sumatera Selatan yang memiliki wilayah luas dan keberagaman masyarakat. Kondisi tersebut membutuhkan pola pelayanan hukum yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah, tidak hanya terpusat di perkotaan atau pusat pemerintahan.
Ia berharap Rumah Advokasi Hukum PKS Sumsel benar-benar menjadi rumah yang terbuka bagi masyarakat.
Rumah tempat masyarakat dapat bertanya ketika menghadapi persoalan hukum, mendapatkan pendampingan ketika mengalami ketidakadilan, serta memperoleh edukasi ketika belum memahami hak dan kewajiban hukumnya.
“Rumah Advokasi Hukum harus menjadi rumah yang ketika masyarakat datang membawa persoalan, mereka mendapatkan tempat untuk bertanya. Ketika masyarakat menghadapi ketidakadilan, mereka mendapatkan tempat untuk mendapatkan pendampingan. Dan ketika masyarakat tidak memahami hukum, mereka mendapatkan tempat untuk belajar dan mendapatkan solusi,” tegasnya.
Advokasi Harus Profesional dan Berintegritas
Dalam sambutannya, Nurul Amalia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi advokasi hukum.
Menurutnya, advokasi harus dilakukan secara objektif, berdasarkan fakta, bukti, aturan hukum, dan prinsip keadilan. Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan politik semata, tetapi harus menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak masyarakat
