PALEMBANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan antarkabupaten/kota, dukungan terhadap sektor pertanian, serta penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Raperda APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan oleh H. Muhamad Toha, S.Ag., pada Rapat Paripurna ke-44 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 5 Oktober 2026.
Dalam pandangannya, Fraksi PKS menekankan bahwa alokasi belanja modal yang tersedia harus diarahkan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur vital dan fasilitas penunjang sektor pertanian yang menjadi salah satu pilar perekonomian Sumatera Selatan.
PKS juga menilai peningkatan belanja pegawai harus diikuti dengan peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang nyata di lapangan.
Dorong Penguatan Penanganan Karhutla
Selain infrastruktur, Fraksi PKS menyoroti pentingnya penguatan upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah memperbanyak posko pemadam kebakaran di wilayah-wilayah yang membutuhkan penanganan cepat.
Menurut pandangan Fraksi PKS, keberadaan posko pemadam kebakaran memiliki sejumlah fungsi strategis, mulai dari menjadi titik kumpul terdekat bagi petugas, tempat penjagaan dan kesiapsiagaan, pusat koordinasi penanganan kebakaran, hingga lokasi penyimpanan armada dan peralatan penyelamatan.
Posko tersebut juga diharapkan dapat mempercepat respons terhadap kebakaran di wilayah sekitar serta mendukung layanan penyelamatan dalam situasi darurat, termasuk penanganan kecelakaan.
PKS berpandangan bahwa penguatan infrastruktur kesiapsiagaan menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kejadian kebakaran dan melindungi masyarakat.
Minta Percepatan Penanganan Dampak ISPA
Dalam dokumen yang sama, Fraksi PKS turut mengapresiasi penerbitan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 440/6713/DISKES/2026 tertanggal 2 Oktober 2026 tentang Penanganan Dampak Kesehatan Akibat Karhutla serta Penyediaan Layanan bagi Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
PKS juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengoptimalkan pemanfaatan dana bantuan Presiden sebesar Rp30 miliar yang telah diterima untuk penanganan karhutla.
Fraksi PKS mendorong agar penyerapan dana tersebut dipercepat secara efektif dan efisien, sehingga penanganan dampak karhutla, khususnya pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat ISPA, tidak terhambat oleh proses administrasi yang panjang.
Menurut PKS, pemerintah daerah perlu memaksimalkan fleksibilitas regulasi sesuai ketentuan hukum mengenai kebencanaan dan kedaruratan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.
Pendapatan dan Belanja Daerah Mengalami Penurunan
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS juga mencermati postur Raperda APBD Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027 yang menunjukkan penurunan dibandingkan Perubahan APBD 2026.
Berdasarkan dokumen tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp9,02 triliun, turun sekitar Rp304,39 miliar atau 3,26 persen. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp9,13 triliun, turun sekitar Rp405,80 miliar atau 4,26 persen.
Raperda APBD tersebut juga mencatat defisit anggaran sebesar Rp108,49 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto.
Menanggapi kondisi tersebut, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui digitalisasi perpajakan daerah, optimalisasi retribusi aset daerah, serta peningkatan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).
PKS juga mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara disiplin, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan kedaruratan.
Soroti Pembangunan Jembatan di Musi Rawas Utara
Selain persoalan anggaran dan karhutla, Fraksi PKS meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan terealisasinya pembangunan jembatan permanen di Desa Suka Menang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara. Lokasi tersebut sebelumnya telah ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada 8 Mei 2026.
Permintaan ini menjadi bagian dari dorongan agar pembangunan infrastruktur daerah mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Pada akhir pandangan umumnya, Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyatakan setuju agar Raperda tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya bersama komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD.
Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan strategis yang menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, serta percepatan penanganan karhutla demi kepentingan masyarakat Sumatera Selatan.