PALEMBANG – Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang dari Fraksi PKS Palembang, Agung Bahari, mendesak penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan serta perusahaan yang terbukti lalai dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Agung menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang dalam memperkuat penanganan karhutla. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan melalui pengawasan lapangan, pencegahan dini, koordinasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang konsisten.

“Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Penegakan hukum perlu disertai pengawasan lapangan, pencegahan dini, dan koordinasi lintas instansi,” ujar Agung.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan dan lingkungan.

Ia juga mengimbau perusahaan agar mengelola lahan secara bertanggung jawab. Sementara itu, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar demi mencegah terjadinya karhutla.