Skip to content

Reses DPRD Sumsel di SMAIT Al-Qudwah, H. Bembi Perdana Serap Aspirasi Guru dan Siswa Terkait Peningkatan Mutu Pendidikan

whatsapp image 2026 11 19 at 04.45.51 (1)

MUSI RAWAS – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bpk. H. BEMBI PERDANA, S.T., Selaku Kordinator Kegiatan Reses Masa Sidang VII Tahun 2026 DPRD Prov. Sumatera Selatan Dapil VIII yg meliputi ( Musi Rawas, Lubuklinggau, Musi Rawas Utara ) SMAIT AL-QUDWAH, Tugumulyo Kab. Musi Rawas, dengan menghadiri pertemuan bersama Kepsek, para guru,ketua komite,serta semua Murid di SMAIT AL-QUDWAH, Tugumulyo Kab. Musi Rawas, Rabu (18/11/2026 )

Kegiatan reses tersebut diikuti oleh perwakilan guru & Murid SMAIT AL-QUDWAH, Tugumulyo Kab. Musi Rawas Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, di mana para guru dan Murid menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, serta tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan serta sarana & prasarana sekolah dll.

Dalam forum reses masa sidang VIII Tahun 2026 ini, para guru & Murid menyampaikan sejumlah suatu hal yg sangat penting, di antaranya terkait peningkatan sarana dan prasarana sekolah seperti bea siswa Perguruan tinggi, Fasilitas sekolah ,sejahteraan Guru & Murid, serta dukungan terhadap kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif dan merata di seluruh sekolah dalam dunia pendidikan.

H. Bembi Perdana, S.T dalam sambutannya sebagai Kordinator Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang VIII DPRD Prov. Sumatera Selatan Dapil VIII dari F-PKS , menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan sarana penting untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, khususnya Dunia Pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

“Masukan dari para guru dan Murid ini sangat penting dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan kebijakan serta program yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan, khususnya di wilayah Musi Rawas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk mengawal aspirasi yang disampaikan Sidang Paripurna nanti agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.